peraturan daerah tentang pengelolaan kebersihan di kota dikeluarkan oleh. NOMOR 33 TAHUN 2011 . peraturan daerah tentang pengelolaan kebersihan di kota dikeluarkan oleh

dipungut atas pelayanan pengelolaan persampahan. doc. (2) Persyaratan sebagaimana maksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir; 7. 4. Kota adalah Kota Cirebon. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 05 seri E); 18. Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang. KEBERSIHAN Pasal 2 (1) Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang serta berkesinambungan. 3. I KETENTUAN UMUM Pasal. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51,Seri D) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah. PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 11 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang : a. 12 Menurut Azwar (1990) sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan. Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)”. Pasal 4 Setiap Pemilik dan Pengemudi. TUJUAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan : 1. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, mengenai pengelolaan sampah di Kota Semarang, penulis memilih judulPEMERINTAH KOTA MAGELANG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG, Menimbang : a. 1. Daerah; 13. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 di Kota Manokwari, untuk mengetahui dan menganalisa. Peraturan Daerah (perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik. bahwa berkemban gnya masyarakat dan pembangunan kota menuntut adanya pengelolaan kebersihan yang. d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. 2011. Dinas ini lebih banyak menyasar pengelolaan gedung dan kantor. 4. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah; 10. Undang- Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1981 tentang Kebersihan Sampah, perlu disesuaikan; c. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara. Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan. ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Magelang Mengingat : 1. C:/indri-file/Raperda 2010/RaperdaPelayananPersampahan PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANGPamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG. 2002) tentang pengelolaan kebersihan 1 LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (Berita Resmi Kota Yogyakarta) Nomor : 11 Tahun 2002 Seri: C PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA. sampahrumahtangga;dan b. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul di jalan, tempat-tempat tertentu dan fasilitas umum ; b. Peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; danJumat, 13 mei 2016 pelaksanaan sidang pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah yang terjaring saat Yustisi Kebersihan Oleh Tim Yustisi Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam yang dibentuk melalui SK Walikota Batam, adapun pelanggar melakukan LARANGAN pasal 64 ayat (1) huruf. 31. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis adanya sampah yang berserakan di pinggiran jalan-jalan umum di wilayah Kota Serang yang ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. dan kebersihan di Kota Serang, maka Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Serang, perlu disesuaikan; d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang. 9. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Abstract. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah; 10. Oneng Nurul Bariyah Universitas Muhammadiyah Jakarta E-mail: noer_fai@yahoo. Peraturan. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 20. Contohnya adalah Undang-Undang RI Nomor 18. Raya. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH. ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya 5 Nomor Tahun 2014 tentang . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN. Rizal M. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel. Perusahaan Daerah Air Bersih yang. JDIH Pemerintah. B. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau dataIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALANGKA RAYA (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DAN PERTAMANAN) Fauzi Rahman Universitas PGRI Palangkaraya. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004; 11. 1. Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya; 2. Peraturan daerah mengenai larangan merokok di tempat umum. PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPA H. c. Artikel/Majalah Hukum. 7. pot, tanaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah baik yang berada di sepanjang. ABSTRAK: a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan merupakan produk hukum pemerintah kota sebagai wujud dari komitmen pemerintah dalam mengembalikan dan menciptakan tata ruang lingkup Kota Yogyakarta sebagai kota istimewa. Pada tanggal 01 Agustus 2016 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang. c. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI. 6. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Kota adalah Kota Cirebon. dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan; Mengingat : 1. Negeri telah mengeluarkan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, yang menekan bahwa pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan daerah, di mana peraturan daerah tersebut sudah harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan Menteri tersebut. Pemerintah Kota Banda Aceh, sejak 1 Januari 2019 telah menindak pelanggar Qanun [Peraturan Daerah] Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. STUDI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Adrianus Nagong1 1Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman Alamat Korespondensi:. UU No. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10); 23. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan , Keindahan, Ketertiban Kota dan Desa. (2) Wajib Retribusi. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan. Walikota adalah Walikota Cirebon. 000 jiwa per tahun 2014 yang menyebabkan volume timbulan sampah mencapai sebesar 2. memelihara taman, pot, tanaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA. 1 Tahun 2018, BD Tahun 2018 No. 2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah. 5 Di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pengelolaan sampah menjadi salah satu objek retribusi. Pemerintah Daerah Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya. Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah. ABSTRAK: bahwa penyehatan lingkungan untuk menumbuhkembangkan kebersihan dan keindahan kota secara berkelanjutan perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sehingga terwujud lingkungan Kota yang bersih, rapi dan indah; bahwa pertumbuhan. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. 7. PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. SALINAN WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006. perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengelolaan Limbah Tinja di Kota Semarang; Mengingat : 1. Pasal 3. Dokumen Hukum. Setelah dikeluarkannya. 2. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG MASTERPLAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 - 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. Sehingga pemerintah tidak dapat memberikan sanksiAryaPradanaPutra (2009) Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota Dalam Mendukung Kegiatan Penghijauan di Kota Malang : studi Pada Dinas Kebersihan dan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya dalam penyelesaian persoalan. 3. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk penelitian deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentangPERATURAN DAERAH KOTA MADIUN . dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah. Regulasi atau peraturan tentang pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan. Nugroho (2012: 674) berpendapat bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Peraturan Daerah Kota Mataram WALIKOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR. Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. 9. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas dan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan laju pembangunan di Kota Bau-Bau, maka dalam rangka usaha mengatur penanganan kebersihan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Kota Bau-Bau; Mengingat: 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (L embaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78); 25. , Kota Medan, Sumatera Utara 20238) gebrinafdlh@gmail. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang PembentukanPersampahan di Kota Manado, untuk memperkuat kebijakan itu dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. Pengelolaan Sampah di Daerah Perlu Dukungan Regulasi Penganggaran dan Kerja Sama - Kompas. akhir. Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DK P) Kota Samarinda. id Abstrak Paper ini menjelaskan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh empat Provinsi, yaitu Peraturan Gubernur. diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang. com Jurusan Ilmu Pemerintahan. NOMOR 33 TAHUN 2011 . Perubahan Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan,. D. ada belum pernah dilatih tentang pengelolaan sampah rumah sakit,begitu juga dengan prosedur tetap (SOP) yang merupakan pedoman bagi petugas kebersihan dalam pengelolaan sampah belum ada. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian, faktor pendukung dan penghambat penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah merupakan landasan hukum pengelolaan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam upaya mengelola sampah di Kota Pekanbaru. Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DI KOTA CIREBON. Adanya peraturan yang bersifat lokal yang dapat mengikat semua pengelolaan sampah oleh masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha untuk mengelola sampah. dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 27 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN/ PERSAMPAHAN/. Kata Kunci: Pemerintah Desa; Pengelolaan Sampah; Peraturan Daerah; PENDAHULUAN Ketika jumlah penduduk masih sedikit, sampah tidak menjadi masalah. tentang Pengelolaan Sampah; 5. 7. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II se Sulawesi (Lembaran. Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum . Daerah Kota Ternate Nomor 28); 17. tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 17. Penelitian 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan pasal 20 Perda Kota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun. PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN,. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaI Tahun perkembangan perekonomian dan dinamika pengelolaan pasar di Kotawaringin Barat, maka perlu diatur mengenai Pengelolaan Pasar Daerah; b. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 22). Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5); 16. Hidup di Kota. Kota Surabaya. BAB I KETENTUAN UMUM. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 8); 15. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. aktivitas masyarakat dan laju pembangunan di Kota Bau-Bau, maka dalam rangka usaha mengatur pengelolaan persampahan dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Pengelolaan Persampahan Kota Bau-Bau; Mengingat: 1. . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU M E M U T U S K A N : Menetapkan :. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pengelolaan kebersihan dan sub urusan Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah; 6. Pelaksanaan di lapangan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, ketentuan retribusi pelayanan kebersihan dan pengolahan sampah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BAB I. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya merupakan interpretasi dari kebijakan public, dimana kebijakan yang dikeluarkan bertujuan untuk menyelesaikan masalah sampah yang mencemari Kota Tasikmalaya, peraturan daerah tersebut sekaligus menjadi kekuatan pemaksa yang. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya 28. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 Nomor 03); 16. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. Mengingat : 1. Mengingat : 1. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah. bertanggungjawab dalam bidang persampahan dan kebersihan di Kota Makassar. Adapun sanksi-sanksi yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. Termasuk juga peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah yang sebagian besar telah mengakomodasi keterlibatan masyarakat. STUDI PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA Oleh: N. agar mengkaji lebih mendalam tentang manfaat dan tujuan dari digunakannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015, serta lebih konsistensi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 agar dapat berjalan secara maksimal. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah; 10. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan . Jenis. Pasal. Beranda. 15. EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN. B. Paraf Koordinasi. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya; 2.